ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat bahwa pemerintah mesti melibatkan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) dalam mencari kebijakan-kebijakan dan menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki merupakan mitra dan tidak salah diajak berbicara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan untuk urusan pekerja migran sebab mereka yang benar-benar hapal keadaan pada lapangan, mulai dari berangkat sampai sampai pada luar negeri, kata mahfud di jakarta, jumat.
dia mengemukakan hal tersebut dalan forum silaturahmi ketua publik dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) dengan koordinator presidium majelis nasional kahmi dan dengan tema mengakibatkan kebijakan pemerintah ke arah cuaca upaya-upaya yang kondusif kepada jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya mencari pjtki merupakan bagian dari proses pelayanan serta perlindungan pada kaum pekerja migran.
Informasi Lainnya:
oleh karena itu, tutur dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah menjalankan usaha juga akses dan luas bagi keterlibatan pjtki melalui objek wisata meningkatkan kualitas sistem untuk pekerja migran, mulai daripada perekrutan, pendidikan serta latihan, perlindungan pada selama luar negeri, sampai dengan pemulangan.
maka pjtki harus benar-benar sebagai mitra di seluruh proses kebijakan, bukan sebagai objek, ujarnya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu menilai kiranya selama ini nilai kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penempatan serta perlindungan kepada pekerja migran masih belum maksimal sehingga masih belum mampu diaplikasikan di penanganan masalah-masalah pekerja migran.
pernyataan itu dia beritahukan untuk tanggapan atas keluhan dari pihak apjati dan menyimpan bahwa pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki dibuat mitra dalam memesan kebijakan, padahal pjtki adalah bagian dan paling berperan pada lapangan dalam menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan pada pembuatan kebijakan dengan pemerintah padahal kami dan menjadi pelaksana di lapangan. seharusnya kami adalah partner pemerintah, kata sekjen apjati idris zaini.
kami harap banyak kebijakan dan menyertakan pjtki untuk partner pemerintah. jangan jika banyak kesuksesan serta prestasi pemerintah yang menerima, tapi jika banyak masalah dengan pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan kiranya bagian pjtki sebenarnya kerap berhasil melaksanakan urusan-urusan para pekerja migran selama luar negeri, tergolong kasus hukum melalui pendekatan informal, dimana cara tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan cara dan ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita itu lemah di luar negeri oleh karenanya cenderung besar supaya melindungi para pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan itu, mahfud md berjanji kepada apjati supaya mengatakan aspirasi itu terhadap pemerintah untuk dilakukan pembicaraan guna menciptakan kebijakan yang dapat mendorong cuaca usaha yang kondusif kepada jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, sesudah semua input ini saya beritahukan pada pemerintah, kta hendak membahas dulu agar menggunakan tahu apakah sudah pas atau masih ada dan usah diperbaiki, ujar mahfud.