ketua dpp pks indra menungkapkan politik kekerabatan pada proses rekrutmen kader pada partai politik adalah masalah fundamental di demokrasi.
ketika tersebut (politik kekerabatan) dilaksanakan berarti menunjukkan proses kaderisasi partai tidak jalan dan demokrasi tidak hidup secara utuh, papar indra dalam jakarta, jumat.
indra mengatakan saat dalam pemilu legislatif juga pemilu presiden 2014 praktek tersebut masih berjalan dengan begini partai bukan untuk sarana publik tetapi sarana kepada kelompok juga keluarga tertentu.
menurut dia, praktek politik kekerabatan seharusnya telah disisakan dari 1999 lalu. karena menurut indra waktu depan partai dipertaruhkan apakah tetap bertahan ataupun tidak.
Informasi Lainnya:
karena partai dan bertahan kedepannya adalah partai yang detail, kaderisasinya
kuat juga ideologinya terukur serta gamblang, katanya.
dia mengajarkan pks telah menegaskan agar tak melakukan politik kekerabatan dari awal selama mengembangkan sistem demokrasi. hal itu menurut dia dilaksanakan dengan tidak diperbolehkannya istri merupakan caleg saat suaminya sudah menjadi caleg.
bagi kami telah final melalui putusan majelis syuro bahwa kalau suami merupakan wali kota dengan demikian istri atau anaknya tidak boleh menjadi pejabat negara, katanya.
indra mengatakan partainya tak akan memfasilitasi betul di jabatan umum akan tetapi mau mengembangkan indonesia lebih baik melalui tak membuka politik kekerabatan tersebut.